Bawaslu Kabupaten Pesawaran Dorong Kolaborasi Semua Pihak Jaga Akurasi Data Pemilih

Pesawaran — Menjaga kualitas data pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Semangat tersebut menjadi salah satu pesan yang disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran, Mutholib, saat melakukan pengawasan melekat terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran di ruang rapat Kantor KPU Kabupaten Pesawaran, Rabu (1/7).

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pesawaran merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan pada masa non tahapan Pemilu. Meski belum memasuki tahapan penyelenggaraan Pemilu, proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tetap menjadi perhatian karena berhubungan langsung dengan perlindungan hak pilih masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan yang akan datang.

Dalam pelaksanaan rapat pleno tersebut, Bawaslu melakukan pencermatan terhadap proses rekapitulasi data pemilih yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Pesawaran. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap perubahan data, baik penambahan pemilih baru, penghapusan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, maupun perubahan elemen data kependudukan, telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Mutholib, kualitas data pemilih menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Oleh karena itu, menjaga akurasi data pemilih tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga semata, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh pihak.

"Mewujudkan data pemilih yang akurat bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat memiliki peran yang sama penting dalam memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat benar-benar tercatat sehingga hak pilihnya tetap terlindungi," ujar Mutholib.

Ia menjelaskan bahwa pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan merupakan langkah preventif yang terus dilakukan Bawaslu agar setiap potensi permasalahan dapat diidentifikasi sejak dini sebelum memasuki tahapan Pemilu tahun 2029.

"Data pemilih yang berkualitas tidak lahir begitu saja. Dibutuhkan proses yang cermat, terbuka, dan berkelanjutan agar setiap perubahan data benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Karena itu, Bawaslu hadir untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai aturan," katanya.

Sebelum pelaksanaan rapat pleno, Bawaslu Kabupaten Pesawaran juga telah melakukan uji petik data pemilih di sejumlah desa sebagai bagian dari proses pengawasan lapangan. Hasil uji petik tersebut menjadi bahan pembanding dalam mencermati data yang direkapitulasi oleh KPU Kabupaten Pesawaran sehingga rekomendasi yang diberikan Bawaslu didasarkan pada hasil pengawasan faktual.

Mutholib menambahkan, masa non tahapan justru menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat kualitas data pemilih sehingga ketika tahapan Pemilu dimulai, penyelenggara telah memiliki data yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita tidak boleh menunggu tahapan Pemilu dimulai baru memperbaiki data. Justru sekarang adalah momentum untuk memastikan setiap perubahan data benar-benar tercatat dengan baik. Semakin akurat data pemilih yang dimiliki, semakin kuat pula fondasi penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas," tambahnya.

Ia juga mengajak seluruh instansi yang memiliki keterkaitan dengan data kependudukan, partai politik, serta masyarakat untuk terus berperan aktif mendukung proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kualitas data pemilih dengan menyampaikan informasi yang benar apabila terdapat perubahan data kependudukan maupun data pemilih. Kolaborasi dan kepedulian semua pihak akan menjadi kunci dalam menjaga hak konstitusional masyarakat," imbaunya.

Rapat pleno tersebut dihadiri oleh berbagai unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pesawaran, Pabung Kodim 0421/Lampung Selatan yang bertugas di Kabupaten Pesawaran, Polres Pesawaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pesawaran, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung yang berada di Kabupaten Pesawaran, DPRD Kabupaten Pesawaran, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Koordinator Wilayah Kabupaten Pesawaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran, serta pimpinan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 se-Kabupaten Pesawaran.