Melalui Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Kabupaten Pesawaran Dorong Demokrasi Berkualitas

Pesawaran — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran terus memperkuat peran kelembagaan dalam menjaga kualitas demokrasi melalui kegiatan konsolidasi demokrasi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pesawaran, Gedong Tataan, Kamis (18/6). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan partai politik sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam sistem demokrasi.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Pesawaran tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran Fatihunnajah, Ketua KPU Kabupaten Pesawaran Fery Ikhsan, anggota KPU Kabupaten Pesawaran (Ryan Arnando, Dede Fadilah, Ferli Niti Yudha, dan Evan Sefdiansyah), perwakilan Sat Intelkam Polres Pesawaran, serta jajaran pengurus dan kader DPC Partai Demokrat Kabupaten Pesawaran. Kehadiran Bawaslu dan KPU disambut oleh Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Pesawaran Yasser Syamsurya Ryacudu beserta jajaran pengurus partai.

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog kelembagaan untuk membahas isu-isu kepemiluan serta penguatan demokrasi pada masa non tahapan.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran Fatihunnajah menegaskan bahwa masa non tahapan merupakan momentum penting untuk memperkuat fondasi demokrasi, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta mempersiapkan berbagai aspek penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di masa mendatang.

Ia menekankan pentingnya kualitas data kependudukan yang menjadi dasar penyusunan daftar pemilih. Data yang akurat dan mutakhir, menurutnya, menjadi kunci dalam menjamin hak konstitusional warga negara.

“Demokrasi yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh kualitas data. Karena itu, diperlukan sinergi semua pihak agar setiap warga yang memenuhi syarat dapat terdata dengan baik sehingga hak pilihnya terjamin,” ujar Fatihunnajah.

Ia juga menyoroti dinamika pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesawaran yang perlu menjadi perhatian bersama, sehingga kolaborasi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat menjadi sangat penting.

Selain itu, Fatihunnajah mengingatkan pentingnya kepatuhan partai politik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sebagai bagian dari demokrasi yang inklusif.

“Partisipasi perempuan dalam politik merupakan indikator penting demokrasi yang sehat dan inklusif,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya ketelitian dalam pendataan keanggotaan partai politik agar dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan, guna menghindari potensi permasalahan di kemudian hari.

Sementara itu, jajaran KPU Kabupaten Pesawaran menyampaikan sejumlah hal teknis terkait pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan partai politik, keterwakilan perempuan, serta kelengkapan dokumen administrasi yang harus dipenuhi untuk mendukung tertib administrasi kepemiluan.

Ketua KPU Kabupaten Pesawaran Fery Ikhsan menegaskan bahwa komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Demokrasi yang berkualitas membutuhkan kolaborasi semua pihak. Melalui forum seperti ini, kita dapat memperkuat pemahaman bersama terkait pentingnya integritas dan tertib administrasi kepemiluan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan partai politik untuk secara berkala memperbarui data kepengurusan dan keanggotaan guna mendukung proses demokrasi yang akurat dan akuntabel.

Senada, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Pesawaran Yasser Syamsurya Ryacudu menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, konsolidasi demokrasi menjadi ruang komunikasi yang penting antara penyelenggara pemilu dan partai politik.

“Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai sarana memperkuat pemahaman terhadap regulasi kepemiluan dan membangun komitmen bersama dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berintegritas,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat Kabupaten Pesawaran berkomitmen mendukung terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.