Bawaslu Pesawaran Awasi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten pada PSU 2025

Bandar Lampung – Ketua Bawaslu Pesawaran, Fatihunnajah dan Anggota Bawaslu Pesawaran, Mutholib, Oktiyas Afirza, Aji Purwadi, serta Pajril Fatra melakukan pengawasan terhadap jalannya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025, Selasa (27/5).

Rapat pleno yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran ini berlangsung di Hotel Emersia, Kota Bandar Lampung, dan dihadiri oleh perwakilan pasangan calon, saksi, Bawaslu Provinsi Lampung, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Pesawaran memastikan seluruh tahapan rekapitulasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berlangsung secara transparan, serta memberikan ruang terbuka bagi keberatan atau catatan dari para saksi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Fatihunnajah, menegaskan bahwa pengawasan secara melekat pada tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten merupakan wujud komitmen Bawaslu dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilihan, mencegah terjadinya penyimpangan prosedur, serta memastikan kemurnian hasil PSU.

“Pengawasan ini kami lakukan secara langsung guna memastikan seluruh proses rekapitulasi berjalan secara terbuka, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap keberatan dari saksi maupun peserta pemilihan juga harus ditanggapi secara proporsional dan dicatat sebagaimana mestinya,” ujar Fatihunnajah.

Lebih lanjut, Fatihunnajah menegaskan bahwa apabila terdapat pihak yang merasa keberatan atau belum dapat menerima hasil rekapitulasi tingkat kabupaten, konstitusi telah memberikan ruang melalui mekanisme hukum yang ada.

“Sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, setiap pihak yang merasa keberatan terhadap hasil rekapitulasi berhak menempuh jalur konstitusional melalui pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi,” tambahnya.

Pelaksanaan PSU ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, yang memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS.

Bawaslu Pesawaran akan terus mengawal proses hingga tahapan penetapan pasangan calon terpilih, guna memastikan seluruh proses demokrasi berlangsung jujur, adil, dan demokratis.