Bawaslu Kabupaten Pesawaran Perkuat Tata Kelola Aset Melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi BMN

Pesawaran — Pengelolaan aset negara yang tertib, efektif, dan akuntabel menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Untuk memastikan pengelolaan tersebut berjalan sesuai ketentuan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Senin (27/7) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pesawaran.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan menghadirkan Penata Laksana Barang Mahir Bawaslu Provinsi Lampung, Adelina Puteri Yudha, yang bergabung secara virtual melalui Zoom Meeting. Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Pajril Fatra, juga mengikuti kegiatan tersebut secara virtual sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola BMN di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pesawaran.

Rapat koordinasi dan evaluasi ini menjadi forum untuk meninjau pengelolaan BMN yang telah berjalan, mengevaluasi administrasi dan pemanfaatan aset, serta menyamakan pemahaman mengenai pengelolaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai langkah perbaikan agar pengelolaan aset dapat dilakukan secara lebih tertib dan optimal.

Dalam arahannya, Pajril Fatra menegaskan bahwa BMN merupakan aset negara yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab karena berkaitan langsung dengan efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan.

“Barang Milik Negara bukan sekadar inventaris yang dicatat dalam administrasi, tetapi merupakan fasilitas negara yang harus dijaga, dimanfaatkan secara optimal, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Pengelolaan BMN yang tertib akan mendukung kinerja organisasi menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Pajril Fatra.

Ia juga menekankan pentingnya membangun kesadaran bersama seluruh jajaran dalam menjaga dan mengelola aset negara sebagai bagian dari budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab.

“Tata kelola aset yang baik lahir dari kedisiplinan administrasi, koordinasi yang kuat, dan komitmen bersama untuk menjaga setiap fasilitas negara agar benar-benar memberikan manfaat bagi pelaksanaan tugas kelembagaan. Ketika aset dikelola dengan baik, maka pelayanan dan kinerja organisasi juga akan semakin berkualitas,” tambahnya.

Sementara itu, Adelina Puteri Yudha menyampaikan bahwa evaluasi pengelolaan BMN perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh proses administrasi, pencatatan, dan pemanfaatan aset berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Koordinasi dan evaluasi seperti ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan BMN berjalan secara tertib, mulai dari pencatatan, pemanfaatan, hingga pengamanan aset. Dengan administrasi yang baik dan pengelolaan yang sesuai ketentuan, BMN dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan,” jelas Adelina Puteri Yudha.

Ia juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam pengelolaan dokumen dan pelaporan BMN agar setiap aset negara dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan.

Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Riki Sepriyanda, menekankan pentingnya ketertiban administrasi dalam pengelolaan BMN sebagai bentuk akuntabilitas kelembagaan.

“Pengelolaan BMN yang baik harus dimulai dari administrasi yang tertib, pencatatan yang akurat, dan pengawasan yang berkelanjutan. Ketika seluruh proses terdokumentasi dengan baik, maka aset negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan sekaligus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan,” ujar Riki Sepriyanda.

Ia juga menambahkan bahwa penguatan tata kelola aset perlu menjadi perhatian bersama seluruh jajaran agar setiap fasilitas yang tersedia tetap terjaga dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi.

“Aset negara adalah amanah yang harus dijaga bersama. Melalui koordinasi dan evaluasi yang rutin, kita dapat memastikan setiap fasilitas digunakan secara tepat guna, efisien, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta kinerja kelembagaan,” tambahnya.

Di sisi lain, Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Amri Fahada Syehrun, menyampaikan bahwa pengelolaan BMN yang akuntabel juga berkontribusi terhadap penguatan kepercayaan publik terhadap lembaga.

“Tata kelola BMN yang tertib dan transparan mencerminkan profesionalitas lembaga dalam mengelola sumber daya negara. Pengelolaan aset yang baik bukan hanya memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap Bawaslu sebagai lembaga yang bekerja secara akuntabel dan bertanggung jawab,” ungkap Amri Fahada Syehrun.

Menurutnya, sinergi antara pengelola barang, bagian administrasi, dan seluruh unit kerja sangat diperlukan agar pengelolaan BMN dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan.

“Koordinasi antarbagian harus terus diperkuat sehingga pengelolaan BMN tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan sinergi yang baik, setiap aset dapat dikelola secara optimal dan benar-benar mendukung pelaksanaan tugas pengawasan serta pelayanan kelembagaan secara menyeluruh,” pungkasnya.

Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan pembahasan mengenai kondisi pengelolaan BMN, kelengkapan administrasi, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan aset di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pesawaran. Berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola BMN ke depan.

Melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan BMN ini, Bawaslu Kabupaten Pesawaran menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola aset negara yang profesional, tertib administrasi, efektif, dan akuntabel. Dengan koordinasi dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan setiap fasilitas yang tersedia dapat memberikan manfaat yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelembagaan Bawaslu Kabupaten Pesawaran.