Puadi Tekankan Peran Masyarakat dalam Memperkuat Kualitas Hukum dan Demokrasi di Pesawaran

Pesawaran — Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Puadi, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi kunci penting dalam memperkuat penegakan hukum pemilu. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Penguatan Kelembagaan Bersama Mitra Bawaslu Kabupaten Pesawaran yang digelar pada Kamis (9/10).

Puadi menjelaskan, upaya membangun sistem hukum pemilu yang lebih kuat tidak bisa hanya dilakukan oleh penyelenggara. Menurutnya, masukan dan pandangan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memetakan persoalan-persoalan nyata yang sering muncul dalam setiap tahapan pemilu.

“Kita perlu mendengar langsung apa yang dirasakan dan dilihat masyarakat. Dari situ, kita bisa memahami masalah kepemiluan secara lebih utuh,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Puadi juga menyinggung praktik politik uang yang masih kerap menjadi persoalan klasik dalam pemilu maupun pilkada. Ia menyebut, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa penanganan pelanggaran harus memenuhi syarat hukum tertentu.
“Sering muncul anggapan, pelanggaran sudah jelas terlihat tetapi tidak bisa diproses. Padahal dalam penegakan hukum, termasuk di Sentra Gakkumdu, ada syarat formil dan materil yang wajib terpenuhi,” tegas Puadi.

Ia berharap forum ini menjadi ruang dialog dua arah, tidak hanya untuk menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga untuk menjelaskan mekanisme kerja Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu. Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud melalui kolaborasi antara penyelenggara dan masyarakat.
“Semua pihak harus konsisten menjaga demokrasi agar ke depan menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menilai Kabupaten Pesawaran memiliki dinamika demokrasi yang khas. Ia menyoroti pengalaman Pilkada 2024, di mana Pesawaran menjadi satu-satunya kabupaten di Lampung yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
“Ini menunjukkan bahwa masyarakat Pesawaran sangat dinamis dan berani terlibat aktif dalam proses demokrasi. Ada semangat bersama untuk membenahi kualitas demokrasi,” ujar Iskardo.

Meski demikian, Iskardo mengingatkan bahwa tantangan demokrasi masih nyata, mulai dari apatisme politik di kalangan pemuda hingga praktik politik uang. Ia menekankan pentingnya mengawal janji pasangan calon agar pemilu tidak berhenti pada proses elektoral semata, tetapi benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Fatihunnajah, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menilai forum ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara Bawaslu dan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah.

“Kami meyakini bahwa pengawasan pemilu yang efektif tidak hanya bertumpu pada aturan, tetapi juga pada kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi seperti ini perlu terus diperkuat dan diperluas,” ujar Fatihunnajah.

Ia menambahkan, Bawaslu Pesawaran berkomitmen membuka ruang komunikasi dan edukasi secara berkelanjutan agar seluruh tahapan demokrasi dapat berjalan secara transparan, adil, dan berintegritas.