Bawaslu Pesawaran Perkuat Strategi Kehumasan yang Informatif dan Relevan bagi Publik

Pesawaran — Informasi kelembagaan tidak cukup hanya disampaikan, tetapi perlu dipastikan memiliki makna dan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam mengikuti Humas Upgrade Series #1: Penulisan Berita Efektif yang diselenggarakan Bawaslu Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (14/9).

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Pesawaran untuk menambah pengetahuan sekaligus mengasah kemampuan dalam menyusun pemberitaan yang informatif, relevan, akurat, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Dalam kegiatan tersebut, Tenaga Ahli Bawaslu RI, Apriyanti Mawrah, menekankan pentingnya pendalaman substansi dalam setiap pemberitaan yang diproduksi jajaran Bawaslu. Menurutnya, penulisan berita tidak cukup hanya memenuhi unsur 5W+1H, tetapi juga harus mampu menjawab alasan informasi tersebut penting dan apa manfaatnya bagi masyarakat.

“Tidak hanya sekadar itu, tapi so what-nya harus digunakan dan diperdalam. Kepentingannya tidak hanya bagi Bawaslu, tetapi juga bagi publik. Publik punya kepentingan apa terhadap pemberitaan yang harus disajikan oleh kita,” ujar Apriyanti.

Menurutnya, setiap produk pemberitaan perlu disusun dengan memperhatikan kebutuhan pembaca. Informasi yang disampaikan harus memiliki konteks yang jelas sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui sebuah kegiatan, tetapi juga memahami substansi dan manfaat di balik informasi tersebut.

Apriyanti juga mengingatkan pentingnya ketelitian sebelum informasi dipublikasikan. Nama, data, kutipan, waktu, hingga konteks pemberitaan perlu diperiksa dan diverifikasi kembali untuk memastikan informasi yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sampaikan informasinya secara akurat, jelas, dan relevan. Pastikan setiap nama, data, kutipan, waktu, dan konteks selalu dianalisis serta diverifikasi ulang. Apa yang keluar dari kita jangan sampai justru menjadi krisis bagi diri kita,” jelasnya.

Ia menilai ketelitian dalam komunikasi publik menjadi semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat dan dapat dipercaya. Karena itu, jajaran kehumasan perlu memahami bahwa setiap informasi yang dipublikasikan membawa konsekuensi terhadap komunikasi kelembagaan.

Menurutnya, Bawaslu juga telah memiliki mekanisme manajemen komunikasi krisis. Hal tersebut perlu menjadi perhatian jajaran agar produk pemberitaan tidak hanya memenuhi kebutuhan publik terhadap informasi, tetapi juga disusun secara cermat sehingga tidak menimbulkan persoalan baru akibat kekeliruan informasi maupun konteks.

Lebih lanjut, Apriyanti mendorong agar Humas Upgrade Series tidak berhenti sebagai forum pembelajaran. Pengetahuan yang diperoleh perlu diterjemahkan dalam praktik kerja sehingga kualitas komunikasi publik Bawaslu dapat terus berkembang.

“Semangatnya bukan hanya karena harus mengikuti kegiatan sampai akhir, tetapi karena kita memang punya kepentingan daerah untuk mau belajar dan mau tahu. Kita sudah menghadirkan narasumber yang kapabel dan kompeten untuk memberikan input kepada kita semua,” tuturnya.

Bagi Bawaslu Kabupaten Pesawaran, penguatan kapasitas kehumasan menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi publik yang berkualitas. Pemberitaan tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan kelembagaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menjelaskan kerja-kerja Bawaslu secara lebih utuh kepada masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, jajaran kehumasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran didorong untuk menghasilkan pemberitaan yang lebih substantif, informatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Informasi yang disajikan diharapkan tidak berhenti pada penyampaian fakta kegiatan, tetapi mampu memberikan pemahaman mengenai konteks, manfaat, dan keterkaitannya dengan kepentingan publik.

Penguatan strategi kehumasan tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mendukung penyampaian informasi mengenai kerja-kerja pengawasan secara lebih efektif, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu.