Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan Pemkab Perkuat Sinergi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Pesawaran — Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga akurasi daftar pemilih sekaligus memastikan hak pilih masyarakat tetap terlindungi. Karena itu, pengawasan terhadap data pemilih perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk pada masa di luar tahapan Pemilu.

Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Oktiyas Afriza, dalam audiensi jajaran Bawaslu Kabupaten Pesawaran dengan Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian, Senin (19/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara Bawaslu dan pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan serta pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di Kabupaten Pesawaran.

Oktiyas mengatakan, akurasi data pemilih tidak hanya menjadi kebutuhan ketika tahapan Pemilu berlangsung. Pada masa non-tahapan, pembaruan informasi mengenai pemilih tetap penting dilakukan agar perubahan data yang terjadi di masyarakat dapat terus terpantau.

“Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan bagian penting dalam memastikan setiap warga yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara konsisten, termasuk dengan mendorong edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hak pilih,” ujar Oktiyas.

Menurutnya, masyarakat memiliki peran dalam menjaga kualitas data pemilih. Kesadaran untuk memastikan data kependudukan dan status pemilih tetap sesuai menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung proses demokrasi.

Ia menambahkan, edukasi mengenai hak pilih pada masa non-tahapan menjadi langkah pencegahan yang perlu terus diperkuat. Melalui edukasi tersebut, masyarakat diharapkan memahami pentingnya memastikan dirinya tercatat sebagai pemilih dan mengetahui mekanisme yang dapat ditempuh apabila terdapat perubahan atau ketidaksesuaian data.

“Pengawasan bukan hanya dilakukan ketika tahapan Pemilu sudah dimulai. Masa non-tahapan juga menjadi ruang bagi Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan pendidikan kepada masyarakat, termasuk membangun kesadaran bahwa data pemilih yang akurat merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara,” jelasnya.

Dalam audiensi tersebut, jajaran Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga membahas pentingnya dukungan dan koordinasi lintas sektor dalam menjaga kualitas data pemilih. Sinergi tersebut diperlukan agar informasi mengenai perubahan data masyarakat dapat menjadi perhatian bersama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bawaslu Kabupaten Pesawaran memandang koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat pengawasan PDPB. Selain menjaga akurasi data, langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya daftar pemilih yang lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan serta edukasi kepada masyarakat, Bawaslu Kabupaten Pesawaran berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya proses pemutakhiran data pemilih yang akurat, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak pilih masyarakat.