Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Perkuat Sinergi dalam Giat Konsolidasi Demokrasi

Pesawaran — Bawaslu Kabupaten Pesawaran memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui audiensi bersama Bupati Pesawaran, Nanda Indira Bastian, Senin (19/10/2026).

Audiensi tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran Fatihunnajah bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran Pajril Fatra dan Oktiyas Afriza, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesawaran Kukuh Julian.

Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian dalam pertemuan tersebut didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran, Rohana Sri Hartati, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pesawaran, Syukur.

Pertemuan berlangsung sebagai ruang komunikasi dan koordinasi antarlembaga dalam rangka memperkuat sinergi Bawaslu dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Koordinasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung konsolidasi demokrasi serta pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Oktiyas Afriza, mengatakan komunikasi dengan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat di tingkat daerah.

“Bawaslu memiliki tugas dalam melakukan pengawasan pemilu. Dalam menjalankan tugas tersebut, tentu diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Audiensi ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan dan menyamakan pemahaman mengenai peran masing-masing,” ujar Oktiyas.

Menurutnya, sinergi antarlembaga perlu dibangun secara proporsional dengan tetap menjaga independensi Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan.

“Koordinasi bukan berarti mencampuradukkan kewenangan. Justru melalui komunikasi yang baik, masing-masing lembaga dapat memahami tugas dan kewenangannya sehingga dapat memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya,” kata Oktiyas.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Pajril Fatra, menyampaikan bahwa konsolidasi demokrasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

“Demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga. Ada banyak pihak yang memiliki peran masing-masing. Karena itu, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menjaga ekosistem demokrasi di Kabupaten Pesawaran,” ujar Fatra.

Pajril menambahkan, komunikasi yang terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran diharapkan tidak hanya berlangsung ketika tahapan pemilu berjalan, tetapi dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Kami berharap komunikasi dan silaturahmi ini dapat terus terjaga. Ketika koordinasi sudah dibangun sejak awal, tentu akan lebih mudah bagi setiap pihak untuk menjalankan tugasnya masing-masing secara optimal,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga batas kewenangan masing-masing lembaga dalam setiap bentuk koordinasi. Menurutnya, Bawaslu akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara mandiri dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari langkah Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam memperkuat jejaring kelembagaan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Komunikasi yang terbangun diharapkan dapat mendukung terciptanya koordinasi yang efektif dalam menjaga proses demokrasi di Kabupaten Pesawaran.

Melalui sinergi yang terus dibangun, Bawaslu Kabupaten Pesawaran berkomitmen menjalankan tugas pengawasan secara profesional, sekaligus mendorong terciptanya konsolidasi demokrasi yang berintegritas dan berkelanjutan di Kabupaten Pesawaran.