Bawaslu Kabupaten Pesawaran Audiensi dengan Bupati Bahas Dukungan Pemerintah Daerah pada Masa Non-Tahapan

Pesawaran — Pengawasan pemilu tidak berhenti ketika tahapan Pemilu berakhir. Pada masa non-tahapan, Bawaslu Kabupaten Pesawaran terus memperkuat fungsi pencegahan, edukasi, dan konsolidasi sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap demokrasi yang berintegritas.

Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Pajril Fatra, dalam audiensi jajaran Bawaslu Kabupaten Pesawaran dengan Bupati Pesawaran, Nanda Indira Bastian, Senin (19/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi sekaligus konsolidasi untuk memperkuat sinergi antara Bawaslu dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Menurut Fatra, masa non-tahapan justru menjadi ruang yang penting bagi Bawaslu untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan pendidikan demokrasi. Tidak adanya tahapan pemilu bukan berarti pengawasan dan edukasi demokrasi berhenti.

“Pengawasan tidak hanya dilakukan ketika tahapan Pemilu berlangsung. Masa non-tahapan juga menjadi ruang penting bagi Bawaslu untuk melakukan pencegahan, edukasi, dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi yang berintegritas,” ujar Fatra.

Ia menjelaskan, pendidikan demokrasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya memahami hak dan kewajibannya ketika pemilu berlangsung, tetapi juga memiliki kesadaran untuk ikut menjaga proses demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

“Kesadaran demokrasi perlu dibangun jauh sebelum tahapan Pemilu dimulai. Karena itu, masa non-tahapan harus kita manfaatkan untuk memperkuat edukasi dan pencegahan, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik ketika nantinya memasuki tahapan Pemilu,” katanya.

Dalam audiensi tersebut, Bawaslu juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan kegiatan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat. Menurut Fatra, kerja-kerja pengawasan akan lebih optimal apabila dilakukan dengan membangun kolaborasi bersama berbagai unsur di daerah.

“Kami tentu membutuhkan dukungan dan kolaborasi banyak pihak. Pemerintah daerah memiliki jaringan hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Ini menjadi potensi yang dapat bersama-sama kita manfaatkan untuk memperluas pendidikan demokrasi kepada masyarakat,” tutur Fatra.

Kolaborasi tersebut, lanjutnya, tidak hanya diarahkan kepada perangkat daerah. Bawaslu juga mendorong penguatan komunikasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Dengan jejaring yang semakin luas, kegiatan edukasi dan pencegahan diharapkan tidak hanya terpusat di lingkungan pemerintahan, tetapi dapat menjangkau masyarakat secara langsung hingga tingkat desa.

Fatra mengatakan, keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun demokrasi yang sehat. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai objek edukasi, tetapi juga diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama menjaga proses demokrasi.

“Demokrasi akan semakin kuat ketika masyarakat ikut terlibat. Karena itu, kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa pengawasan dan pencegahan bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran menjadi salah satu langkah Bawaslu untuk membangun konsolidasi kelembagaan di masa non-tahapan. Komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pengawasan demokrasi.

Bawaslu Kabupaten Pesawaran memandang masa non-tahapan sebagai momentum untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi tahapan Pemilu berikutnya dengan pemahaman yang lebih baik. Upaya pencegahan, edukasi, dan penguatan jejaring menjadi bagian dari strategi membangun pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mengedepankan langkah-langkah preventif.

Melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah dan berbagai unsur masyarakat, Bawaslu Kabupaten Pesawaran berkomitmen terus memperluas pendidikan demokrasi. Dengan demikian, kesadaran untuk menjaga demokrasi dapat tumbuh di berbagai lapisan masyarakat dan tidak terbatas pada masa tahapan Pemilu.