Dari Pengawasan ke Perbaikan, Bawaslu Pesawaran Bahas Evaluasi Logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Bandar Lampung — Sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pilkada Tahun 2024.

Rapat koordinasi tersebut menjadi sarana bagi jajaran pengawas untuk melakukan refleksi, analisis, dan perumusan langkah perbaikan terhadap hasil pengawasan pengadaan dan distribusi logistik pada Pilkada 2024.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini membahas berbagai dinamika pengawasan logistik, mulai dari proses pengadaan, penyimpanan di gudang logistik, hingga proses pendistribusian ke tempat pemungutan suara (TPS).

Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Pajril Fatra, menegaskan bahwa logistik merupakan salah satu aspek paling vital dalam penyelenggaraan Pilkada, sehingga pengawasannya harus dilakukan dengan cermat, berjenjang, dan berbasis data.

“Logistik adalah elemen yang sangat menentukan kredibilitas penyelenggaraan Pilkada. Satu kesalahan dalam pengadaan atau distribusi bisa berdampak besar pada tahapan berikutnya, bahkan berpotensi menimbulkan sengketa,” ujar Pajril Fatra saat menyampaikan sambutan.

Pajril menjelaskan bahwa hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait ketepatan waktu distribusi logistik, keakuratan data kebutuhan TPS, dan kesiapan personel di lapangan. Namun, hal tersebut menjadi bahan pembelajaran untuk memperkuat pola pengawasan pada pemilu berikutnya.

“Ke depan, Bawaslu Pesawaran akan memperkuat sistem pelaporan cepat dari pengawas lapangan dan meningkatkan koordinasi dengan pihak KPU serta penyelenggara di tingkat bawah. Tujuannya agar setiap potensi hambatan bisa diantisipasi sejak dini,” tambahnya.

Melalui kegiatan evaluasi ini, Bawaslu Pesawaran juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan logistik Pemilu maupun Pemilihan. 

Menurut Fatra, pengawasan logistik bukan hanya soal mengawasi jumlah dan jenis barang, tetapi juga memastikan prosesnya sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan keraguan publik.

“Pengawasan logistik harus menyeluruh, dari proses perencanaan hingga tahap akhir pendistribusian. Semua pengawas harus memahami titik-titik rawan dan memastikan tidak ada celah yang bisa mengganggu integritas demokrasi,” jelasnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan strategi antar Panwaslu Kecamatan, sehingga seluruh jajaran pengawas dapat meningkatkan kapasitasnya menjelang penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Pesawaran berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pengawasan logistik pemilihan. Evaluasi menjadi langkah penting untuk memastikan setiap tahapan berjalan transparan, tepat waktu, dan sesuai prosedur.

“Dari pengawasan kita belajar, dari evaluasi kita memperbaiki. Itulah semangat Bawaslu Pesawaran untuk memastikan Pilkada berjalan jujur dan berintegritas,” pungkas Pajril Fatra.

Sebagai informasi tambahan, kegiatan ini berlangsung di Hotel Arinas, Bandar Lampung, pada Kamis–Jumat, 16–17 Januari 2025, dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Pesawaran, serta staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Pesawaran.